KAMPAR – Program bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa SMA sederajat mendapat perhatian serius dari masyarakat. Sejumlah warga meminta agar proses penyaluran bantuan tersebut diperiksa hingga ke tingkat desa, terutama terkait penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi salah satu syarat penerimaan bantuan.
Menurut sejumlah orang tua murid, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Pemeriksaan juga perlu menyasar pemerintah desa yang mengeluarkan rekomendasi atau surat keterangan miskin bagi orang tua siswa.
"Kalau memang ada dugaan penerima yang tidak layak mendapatkan bantuan, maka yang harus diperiksa bukan hanya siswanya. Perlu juga ditelusuri bagaimana surat keterangan miskin itu bisa diterbitkan," ujar salah seorang orang tua murid kepada media ini.
Masyarakat menilai pemerintah desa memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, penerbitan SKTM harus dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan karena kedekatan atau pertimbangan lainnya.
Selain itu, warga meminta Dinas Pendidikan dan instansi terkait melakukan pencocokan data penerima bantuan dengan data warga kurang mampu yang dimiliki pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Masyarakat juga mendorong wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Pengawasan dari berbagai pihak dinilai dapat meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
"Program ini sangat baik karena membantu masyarakat. Namun jangan sampai ada siswa yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan, sementara yang ekonominya mampu ikut menikmati program tersebut," kata seorang warga lainnya.
Warga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan seragam sekolah. Dengan demikian, tujuan program untuk membantu meringankan beban pendidikan keluarga kurang mampu dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.
Masyarakat menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi seluruh penerima manfaat.